Dampingi Presiden Prabowo Bertemu PM India, Taruna Ikrar Perkokoh Kerja Sama Strategis Ketahanan Obat dan Pangan Indonesia

Nusantaratv.com-Indonesia dan India memperkuat babak baru kemitraan strategis di sektor kesehatan dan regulasi produk medis. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk mendorong kerja sama konkret, termasuk penguatan sistem regulasi obat, produk farmasi, bahan baku farmasi, produk biologi, kosmetik, keamanan obat, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan regulator.

Presiden Prabowo menegaskan kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi mencerminkan kuatnya komitmen Indonesia dan India untuk terus memajukan Kemitraan Strategis Komprehensif melalui kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan.

“Kunjungan ini merupakan cermin komitmen kedua negara untuk terus memajukan Kemitraan Strategis Komprehensif melalui kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan,” ujar Presiden Prabowo.»

Dalam momentum tersebut, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Narendra Modi mengukuhkan 16 kesepakatan dalam kerangka Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–India. Salah satu dokumen strategis yang menjadi bagian dari pengukuhan itu adalah “Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Medical Products Regulation”, yang memperkuat fondasi kerja sama kedua negara dalam regulasi produk medis.

Kepala BPOM Taruna Ikrar hadir langsung menyaksikan pengukuhan kesepakatan di Istana Negara. Kehadiran pimpinan BPOM menegaskan posisi strategis regulator obat dan makanan dalam diplomasi kesehatan Indonesia, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap ketahanan farmasi, keamanan rantai pasok, inovasi bioteknologi, serta akses masyarakat terhadap produk kesehatan yang aman, bermutu, dan berkhasiat.

Taruna Ikrar menilai penguatan kerja sama Indonesia–India memiliki arti strategis karena India merupakan salah satu kekuatan penting dunia dalam industri farmasi, pengembangan obat, bahan baku farmasi, dan ekosistem kesehatan. Bagi Indonesia, kemitraan tersebut harus diarahkan tidak semata-mata pada perdagangan, tetapi juga pada penguatan kapasitas regulatori, transfer pengetahuan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pembangunan kemandirian sektor kesehatan nasional.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. (Istimewa)

“Arahan Presiden Prabowo sangat jelas, kerja sama internasional harus menghadirkan manfaat konkret bagi bangsa dan masyarakat. Dalam sektor kesehatan, kita ingin membangun kolaborasi yang memperkuat sistem regulasi, menjamin keamanan produk medis, meningkatkan kapasitas nasional, dan mendukung kemandirian Indonesia di bidang farmasi serta kesehatan,” kata Taruna Ikrar.

Menurut Taruna, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk kesehatan global. Kemitraan strategis harus menjadi jalan untuk memperbesar kapasitas nasional, memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan kualitas pengawasan, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi riset, inovasi, dan pengembangan teknologi kesehatan.

“Indonesia harus bergerak dari pasar menjadi bagian penting dari ekosistem inovasi dan produksi kesehatan global. Kerja sama dengan India harus menghasilkan nilai tambah, memperkuat ketahanan farmasi, dan pada akhirnya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat,” tegas Taruna.

Selain menghadiri agenda di Istana Negara, Taruna Ikrar juga mengikuti Indian Community Reception di Jakarta International Convention Center (JICC). Agenda tersebut memperlihatkan bahwa hubungan Indonesia dan India tidak hanya dibangun melalui diplomasi formal antarpemerintah, tetapi juga diperkuat oleh hubungan masyarakat, jejaring profesional, dunia usaha, ilmu pengetahuan, dan kedekatan budaya kedua bangsa.

Penguatan kerja sama tingkat kepala negara ini memiliki fondasi teknis yang telah dipersiapkan BPOM. Sebelumnya, BPOM memperbarui komitmen kerja sama dengan otoritas pengawas obat India, Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO), pada 30 Juni 2026. Langkah tersebut menjadi kelanjutan kolaborasi periode 2018–2023 sekaligus memperkuat sistem pengawasan produk medis dan hubungan bilateral Indonesia–India di sektor kesehatan.

Prosesi penandatanganan dokumen dilakukan secara desk to desk oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Duta Besar Republik India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty yang mewakili pihak CDSCO dan Kementerian Kesehatan India.

Nota kesepahaman tersebut dirancang untuk memfasilitasi dialog konstruktif mengenai regulasi produk medis. Cakupannya meliputi produk farmasi, termasuk bahan baku farmasi, produk biologi, dan produk kosmetik. Kerja sama ini menjadi semakin relevan di tengah kebutuhan Indonesia memperkuat ketahanan kesehatan nasional serta memastikan rantai pasok produk medis memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat.

Terdapat lima ruang lingkup utama yang menjadi fokus kolaborasi. Pertama, peningkatan pemahaman terhadap sistem regulasi masing-masing negara, termasuk farmakope nasional dan kerangka regulatori. Kedua, pertukaran informasi dan praktik terbaik terkait standar internasional, seperti good laboratory practices (GLP), good clinical practices (GCP), dan good manufacturing practices (GMP).

Ketiga, penguatan sistem keamanan obat melalui pertukaran informasi keselamatan, farmakovigilans, dan penanganan kejadian tidak diinginkan atau adverse events. Keempat, peningkatan partisipasi dalam forum ilmiah seperti konferensi, simposium, dan seminar. Kelima, penguatan koordinasi dan kapasitas kedua lembaga dalam berbagai forum internasional.

Kerja sama bilateral tersebut direncanakan berlaku selama lima tahun dan dilengkapi mekanisme perpanjangan otomatis untuk lima tahun berikutnya. Dengan kerangka jangka panjang itu, Indonesia dan India memiliki ruang lebih besar untuk membangun kolaborasi regulatori yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan.

Bagi BPOM, sinergi ini juga penting untuk memperkuat pengawasan bahan baku farmasi, baik yang diimpor maupun diproduksi di dalam negeri. Penguatan sistem regulasi dan pertukaran informasi antarlembaga diharapkan mampu meningkatkan deteksi risiko, memperkokoh farmakovigilans, dan memastikan produk yang digunakan masyarakat memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Pertemuan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Narendra Modi sekaligus menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu pilar penting hubungan Indonesia–India. Di bawah penguatan diplomasi strategis kedua negara, BPOM mendorong agar kerja sama tersebut menghasilkan dampak nyata: regulasi yang semakin kuat, akses terhadap inovasi yang semakin baik, industri nasional yang semakin kompetitif, serta perlindungan masyarakat yang semakin kokoh.