Mendagri Izinkan Pemda Tetapkan Kembali Status Tanggap Darurat Jika Bencana Terulang

Nusantaratv.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mempersilakan pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana Sumatera untuk kembali menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan selama musim hujan, terutama jika dampaknya meluas.

Tito mengatakan telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui surat tersebut, pemda diminta tidak ragu menetapkan status tanggap darurat apabila wilayahnya kembali dilanda banjir atau bencana lain dengan dampak yang cukup besar.

"Saya hari ini sudah mengeluarkan surat edaran, kepada seluruh daerah ini yang terdampak tadi di tiga provinsi, kalau di kabupaten, kota itu banjir lagi, atau kena bencana lagi, ulang, dan berdampak cukup luas, silakan terapkan, keluarkan surat tanggap darurat," ujar Tito dalam konferensi pers setelah mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 November 2026 malam.

Dia menjelaskan, meskipun ketiga provinsi tersebut saat ini telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, status tanggap darurat tetap dapat diberlakukan kembali jika muncul bencana baru yang menimbulkan dampak luas.

Menurut Tito, penetapan status tersebut diperlukan agar proses pencairan dan penggunaan anggaran penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat. Dengan demikian, bantuan serta kebutuhan masyarakat terdampak bisa segera dipenuhi.

Selain itu, pemerintah daerah juga diperbolehkan menggunakan mekanisme penunjukan langsung untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa dalam penanganan bencana, tanpa harus melalui proses lelang.

"Kemudian kedua, bisa penunjukan langsung, tidak perlu melalui proses lelang. Keburu sudah masyarakat akan menderita, terlambat," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Tito menyampaikan pemerintah pusat telah menyalurkan dana sebesar Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anggaran tersebut, termasuk tambahan transfer ke daerah (TKD), dialokasikan untuk mempercepat pemulihan wilayah pascabencana. Kabupaten Pidie tercatat menjadi daerah dengan realisasi penyaluran tertinggi.

Dana tersebut terdiri atas bantuan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan TKD dari Kementerian Keuangan atas arahan Presiden senilai Rp10,64 triliun, serta tambahan TKD lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

Tambahan TKD terakhir pada dasarnya diperuntukkan bagi belanja pegawai. Namun, sebagian dari anggaran tersebut turut dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana.