Nusantaratv.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar segera dibangun 306 sumur bor di sekitar hotspot atau titik panas di Riau. Hal ini sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam rapat penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin, 24 Agustus 2026, Presiden Prabowo menekankan agar pembangunan sumur bor segera dilakukan sehingga potensi kebakaran dapat ditangani sejak dini dan tidak menunggu hingga terjadi kebakaran.
"Jangan nunggu sampai jadi titik api. Segera saja di 306 titik (hotspot) langsung bikin (sumur) bor air," ujar Prabowo.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Riau, M. Edy Afrizal melaporkan ada sebanyak 306 hotspot yang terdeteksi di Riau.
Dari jumlah itu, ada 7 titik yang sudah menjadi titik api. Ketujuh titik itu terdapat di empat kabupaten.
Untuk itu, Presiden meminta agar dari ratusan hotspot itu agar segera dibangun sumur bor dengan kedalaman sekitar 30 meter hingga 50 meter. Agar tak menjadi titik api baru.
"Ya, tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan. Di tempat-tempat itu bisa dibikin (sumur) bor air," lanjut Presiden.
Keberadaan sumur bor menjadi penting dalam penanggulangan karhutla karena dapat menjadi sumber air siap pakai di lokasi rawan atau kering, terutama pada lahan gambut saat musim kemarau ketika kanal dan sungai mulai menyusut.
Selain itu, sumur bor dapat membantu membasahi lahan gambut yang kering agar tidak mudah terbakar dari dalam.
Dengan demikian, pembuatan sumur bor di sekitar lokasi rawan kebakaran diharapkan dapat mencegah hotspot kecil membesar.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan jajaran aparat setempat untuk mencegah upaya pembakaran hutan dan lahan secara sengaja dengan alasan apa pun, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oknum instansi atau perusahaan.
Dia mengimbau pemerintah daerah agar proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pembakaran lahan dilarang keras oleh pemerintah.
Namun, apabila masyarakat membutuhkan pembukaan lahan untuk keperluan tertentu, harus tersedia mekanisme yang dapat membantu sekaligus mengawasi proses tersebut.
"Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur, di semua desa. Kasih penjelasan bahwa membakar lahan dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka buat laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka," kata Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa korporasi yang mencoba mengorganisasi petani dan masyarakat desa untuk membakar hutan dan lahan akan segera ditindak.
Dia meminta agar indikasi tersebut diselidiki oleh pihak kepolisian, kejaksaan, hingga intelijen terkait.
"Siapa pun, korporasi apa pun, ada sedikit indikasi mereka ikut, menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu, kita cabut. Saya tidak main-main," tegas Prabowo.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh