Nusantaratv.com-Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, meyakini bahwa pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan mampu mengakselerasi pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di dua sektor tersebut secara lebih optimal.
“Dengan adanya kementerian koordinator untuk hilirisasi dan juga transisi energi, saya yakin akan membuat pekerjaan lebih komprehensif dan lebih mempercepat,” ujar Rosan saat ditemui seusai pembukaan ajang Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.
Sebagai bentuk konkret dari agenda transisi energi, Rosan mencontohkan rencana ambisius pemerintah untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt (GW). Melalui program prioritas ini, sekitar 13 GW kapasitas listrik yang selama ini bersumber dari pembangkit berbasis diesel akan dipensiunkan dan digantikan secara bertahap menggunakan panel surya.
“Kurang lebih itu ada 13 gigawatt yang akan kita coba ganti secara bertahap dengan cepat dengan panel surya,” ungkapnya.
Di samping itu, sektor hilirisasi tetap diposisikan sebagai salah satu pilar utama penarik investasi strategis. Kebijakan ini dinilai krusial agar Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, melainkan mampu mengoptimalkan nilai tambah di dalam negeri serta memperkuat fondasi industrialisasi nasional.
Rosan menyebutkan, realisasi investasi di sektor hilirisasi saat ini telah menyumbang sekitar 30 persen dari total keseluruhan investasi di Indonesia, dan tren positif tersebut diproyeksikan bakal terus meningkat ke depannya.
Kendati demikian, ketika disinggung mengenai mekanisme koordinasi kementeriannya di bawah naungan Kemenko baru tersebut, Rosan menyatakan pihaknya masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah.
“Kita nunggu arahan saja. Kita nunggu arahan,” ucapnya singkat. Saat ditanya apakah pengaturan kelembagaan itu nantinya akan dituangkan melalui peraturan presiden, ia menegaskan akan patuh pada keputusan yang ada. “Ya, kita ikuti saja nanti. Yang penting kita koordinasi selalu baik,” tambahnya, dikutip dari Antara.
Sebagai informasi, struktur baru ini dibentuk setelah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026, di mana Bahlil tetap merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM.
Usai pelantikan, Bahlil menyatakan bahwa kementerian koordinator yang dipimpinnya bertugas mengonsolidasikan dan mempercepat target hilirisasi serta transisi energi yang tertuang dalam program Asta Cita Presiden, dengan catatan sekitar 90 persen investasi hilirisasi terkonsentrasi di sektor ESDM.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menyampaikan pada 2 Oktober 2026 bahwa perumusan teknis mengenai kementerian teknis mana saja yang berada di bawah koordinasi Kemenko baru tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas sektoral yang digarap bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melalui penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh